pemekaran daerah adalah. Transfer ke daerah atau TKD, adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan. pemekaran daerah adalah

Mereka gerak cepat membentuk asosiasi bupati dan mendeklarasikannya untuk menunjukkan pemekaran adalah kehendak rakyat. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan UU No. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Baca Juga. Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau b. Di akhir Desember 2017, jumlahnya secara de facto terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, 7. Seperti yang kita ketahui, pembangunan wilayah di Indonesia pada awalnya tidak merata,. Lebih baik disitu tentu relatif. Tinjauan Pemekaran Kelurahan Pemekaran daerah dalam kamus politik internasional identik dengan istilah redistricting (Nordholt dan Klinken, 2007: 25). Namun, harus melewati mekanisme ‘Daerah Persiapan’ dan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Penyelenggaraan otonomi daerah sebetulnya adalah dalam rangka mendekatkan prosesIMPLIKASI PEMEKARAN WILAYAH . Otonomi daerah merupakan daerah yang mampu mengatur sendiri, untuk mengetahui lebih lengkapnya tentang. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada kasus sulawesi Utara terjadi pemekaran wilayah yaitu menjadi propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo. 16 Pemekaran Wilayah. Kota Gorontalo kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat. Melihat luasnya wilayah negara Indonesia nampaknya pemekaran daerah memang terkait erat dengan kebutuhan daerah. Pada dasarnya,Pengertian pemekaran wilayah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Dapat dilihat pada “Laporan Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, 2001-2007”, yang dilakukan oleh Bappenas bekerjasama dengan. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau b. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran. Jika berbicara tentang instrument penataan daerah maka tidak lagi. dipakai adalah Pemekaran Daerah, yang berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. adalah Papua Barat, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Undang-Undang No. Sebelum kedua UU tersebut berlaku, jumlah daerah otonom adalah sebanyak 27 provinsi, 249 kabupaten dan 65 kota. Bagaimana Pemekaran Kecamatan di Daerah Perbatasan (Studi Pemekaran Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)? C. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah terpenuhi dan saat ini proses pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan telah berada ditinggkat pusat yaitu menunggu keputusan dari Presiden. 3 Sementara dalam prakteknya sampai dengan tahun 2008, Indonesia belum pernah mempunyai pengalaman penggabungan daerah. Lihat selengkapnyaA. Dalam pertimbangan saat itu, pemekaran daerah justru berdampak negatif terhadap. Namunm di pihak lain seringkali dituding menjadi penyebab bertambahnya jumlah daerah tertinggal. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran terus memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Bumi Tambun Bungai. . Apabila ditinjau dari. Bahkan pasca pemilu 2004 mekanisme pembentukan Daerah Otonomi Baru bertambah. Persoalannya adalah apakah tuntutan pemekaran daerah ini benar-benar kebutuhan daerah yang mendesak atau hanya keinginan segelintir kelompok elit lokal dengan motivasi menguasai sumberdaya daerah. Budget ? pemekaran daerah : – : Creation of a new autonomous region by dividing an existing region into two new entities. Provinsi Tangerang Raya: Kabupaten Tangerang Utara dan Kota Tangerang Tengah, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. dilaksanakannya pemekaran daerah adalah: a) Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nanti akan ditindaklanjuti itu," kuncinya. Mendukung peningkatan pelayanan publik di tingkat daerah dan nasional. Dr. satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. ”Strategi kebijakan keamanan nasional ini berarti adalah perlawanan-perlawanan politik pemerintah terhadap isu-isu disintegrasi bangsa, jadi. 22/1999 yang belakangan direvisi lagi menjadi UU No. yang bersandingan, atau Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada. dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. "Menurut saya, pemindahan IKN dan pemekaran daerah jangan dipaksakan saat pandemi Covid-19, karena lebih banyak mudaratnya dan hanya menambah calon koruptor," kata Heikal kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/2/2022). PEMEKARAN DAERAH Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan. 88 Di antaranya adalah Bappenas UNDP 2008 Kompas 2008 Depdagri 2005 LIPI 2009 dan UGM 2009 Hasil dari beberapa studi ini dijelaskan di bagian Hasil Kebijakan Pemekaran Daerah dalam tulisan iniTujuan awal pembentukan daerah otonom baru adalah menjadikan daerah tersebut dapat berdiri sendiri dan mandiri. Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau b. Dengan. Berdasarkan pasal 31 ayat (2) Undang-undang. UU Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pembentukan suatu daerah harus. PembagianLebih lanjut, DPD lahir, dari amandemen UUD 1945. Pemekaran daerah pada prinsipnya bertujuan untuk membuat kinerja pembangunan yang lebih mapan. "Dari 100 pilihan kebijakan kita misalnya,. Dasar kebijakan yang dilandasi undang-undang pemerintahan daerah adalah wadah yang paling terbuka bagi daerah untuk memiliki akses sebanyak mungkin dalam pemekaran daerah. persiapan pemekaran desa menuju desa mandiri di Kabupaten Pacitan? 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dan masyarakat Desa Salimbatu Permai masih kurang memahami konsep pemekaran daerah, tujuan pemekaran, dan tata cara pemekaran daerah secara sempurna. Tujuan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk. Landasan hukum terbaru. 12. Selayaknya pemahaman yang ada secara umum salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan DOB, sebagai rangkaian mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 6. Indonesia. Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran. , salah satu faktor yang mendorong ledakan pemekaran daerah adalah dominannya pertimbangan politik dalam setiap pengambilan kebijakan publik mengenai pembentukan daerah, persyaratan yang longgar bagi pembentukan. Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) perlu membutuhkan beberapa point penting yang seharusnya di pertimbangan oleh elit Politik Papua yang pro Pemekaran beserta Pemerintah Pusat yang mendukungf adanya pemekaran Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua adalah sebagai berikut: Pertama Sumber Daya Manusia, SDM. Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) butir a berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Azies Bauw LEGAL PLURALISM : 5VOLUME 8 NOMOR 1, JANUARI 2018 tercantum pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), namun istilah yang dipakai adalah pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Untuk mempersiapkan daerah otonom baru agar bisa mandiri ke depannya dan tidak ketergantungan dengan pemerintah pusat, kita tentu perlu belajar dari penyebab gagalnya daerah pemekaran yang dulu. JAKARTA, KOMPAS. 9. Pengertian dan Latar Belakang Pemekaran Daerah Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan. (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian. Dr. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan. Persyaratan pemekaran daerah yang telah diatur didalam UU No. Tangerang Kidul; atau disingkat Tangsel) adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Penghapusan Daerah adalah pencabutan status sebagai Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. pemekaran daerah. Sedangkan pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Penataan Daerah adalah upaya mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Pembentukan dan Penyesuaian Daerah untuk - 5 - meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan. Kondisi sekarang inilah yang terjadi di Koto Inuman, denganluas 18,5 KM² dan banyak Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay, mengatakan rencana pemekaran wilayah Papua dilakukan atas masukan dari daerah-daerah, kabupaten, sampai dewan adat setempat. 1. Pemekaran suatu wilayah Desa dilakukan oleh pemerintahan Daerah harus melihat dari segi sosial, suatu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda), pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. TRIBUNPALU. daerah di Indonesia adalah merupakan bagian dari proses besar pemekaran wilayah yang berdimensi politik, hukum, ekonomi, sosial dan teknis pemetaan (Chalid, 2005). Warga yang. Perubahan yang terlihat adalah pemekaran Kalimantan Tengah dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sembilan provinsi baru itu adalah Tangerang Raya, Bogor Raya, Cirebon, Banyumasan, Daerah Istimewa Surakarta, Jawa Utara, Madura, Mataraman atau Jawa Selatan, dan Blambangan. wacana pemekaran daerah tersebut adalah wacana pemekaran Kabupaten Mandau yang ingin memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesiaadalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 12. A. mendukung pengelolaan masalah sosio kultural di daerah dan di tingkat nasional. Inti dari percepatan pemekaran ini menurutnya adalah cita-cita untuk dapat menyejahterakan masyarakat. Tentu punya tujuan agar wilayahnya menjadi lebih baik dibanding sebelum ada pemekaran. Terakhir, syarat fisik kewilayahan,. Pemekaran daerah sendiri adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Definisi ? Cari istilah ini di Wikipedia Bahasa Indonesia dan Inggris? Cek juga di Wiktionary Bahasa Indonesia dan Inggris?Mahasiwa melakukan aksi menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di depan Perumas II Waena, Jalan Raya SPG Taruna Bakti, Kota Jayapura, Papua, Selasa (8/3/2022). Namun, saat ini Nduga adalah wilayah termiskin di Papua. 23 Tahun 2014. Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Melihat luasnya wilayah negara Indonesia nampaknya pemekaran daerah memang terkait erat dengan kebutuhan daerah Pemekaran Desa menurut UU Desa. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatra dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang. Penggabungan Daerah adalah penyatuan Daerah yang dihapus kepada Daerah lain. Proses. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota, setelah memenuhi persyaratan dasar (baik kewilayahan dan kapasitas daerah) dan persyaratan administratif; Dasar pembentukan Daerah Persiapan adalah: Usulan dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI,. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2 Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Oleh karena itu, penataan Daerah. Istilah “pemekaran daerah”, dengan demikian adalah proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah banyaknya daerah. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan. 32 tahun 2004 dan yang terbaru adalah UU No. dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Salah satu peluang yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui pemekaran. 23 Tahun 2014 menentukan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. 2. Terlepas dari masalah pro dan kontra, perangkat hukum dan perundangan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah No. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang. 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Rencana Pemekaran Kota Baturaja menjadi Kota Otonom Drs. Pembentukan propinsi Gorontalo merupakan perjalanan sejarah yang panjang,penghambat proses pemekaran daerah adalah kondisi politik pada masa Orde Lama yang kurang stabil sehingga pemekaran daerah tidak dapat terjadi, dan sarana prasarana yang terbatas pada saat itu. Kemudian dari kepentingan nasional pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa diharap dapat membantu program pembangunan nasional, yakni dalam hal pembangunan. Keputusan itu disetujui oleh anggota dewan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Terakhir adalah Provinsi Blambangan dengan ibukota Jember. 10. UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah memang masih membuka ruang untuk kembali dilangsungkannya proyek pemekaran daerah. Pemekaran daerah sendiri adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. JAKARTA, KOMPAS. Apalagi, urusan administratif. Dampak positif pemekaran daerah otonomi adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Title: Konsekuensi ekonomi dari pemekaran daerah (Studi perilaku wirausaha ekonomi rakyat perkotaan baru dalam penciptaan modal pada kabupaten pemekaran di. Akibat dari perbedaan dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat perpindahan ibu kota kabupaten ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas. Definisi pemekaran daerah dari kamus besar indonesia itu masih menjadi perdebatan,. Tujuan pemekaran daerah adalah untuk : 1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteran kepada masyarakat, 2) memperkokoh basis ekonomi rakyat, 3) mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat, 4) membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan 5) memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung. daerah otonom tahun 1998 atau secara rata rata dalam satu tahun lahir 20 daerah otonom baru. Daerah pemilihan ini meliputi sebagian besar. 129 tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah. Dia menjelaskan, karena prinsip pemekaran adalah bagaimana menghasilkan daerah yang otonom dengan kewenangan yang luas dan mampu dalam mengelola potensi sumber daya. Selengkapnya, dalam 5 tahun saja, rakyat Indonesia. administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. . H. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran. 257. Lihat Foto. Secara . Pemekaran daerah tidak hanya terjadi di tingkat Provinsi, tetapi juga di tingkat Kabupaten/Kota. 22/1999 diganti dengan UU No. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan. 2. Daerah yang ingin menjadi daerah otonom sendiri umumnya adalah daerah memiliki kekayaan sumber daya alam. Definisi. Perubahan UU No. 181,92 km² dengan jumlah penduduk pada. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, pada 2020, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menegaskan, bahwa pemerintah masih melanjutkan kebijakan moratorium terhadap usulan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan,. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Salak. Kabupaten Toba merupakan satu dari tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, yaitu danau terluas di Asia Tenggara. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Goldsmith dan Rose (2000) menyatakan bahwa terdapatOleh karena itu, alternatif rumusan tujuan kebijakan penataan daerah adalah sejauhmana kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah: 1. keberhasilan. Oleh. Pemekaran daerah baru paling banyak terjadi di tahun 2008 yaitu 39 daerah. bahwa perangkat hukum yang mengatur pemekaran daerah dan otonomi daerah adalah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Penggabungan Daerah adalah penyatuan Daerah yang dihapus kepada Daerah lain. Maka otomatis Kalbar masuk dalam syarat tersebut. Persyaratan pemekaran daerah yang telah diatur didalam UU No. 5. Jika merujuk kepada UU Pemda, maka pemekaran wilayah adalah kehalalan. kebijakan pemekaran wilayah atau daerah di setiap kecamatan. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya adalah memberikan otonomi daerah yang seluas luasnya bagi Pemerintah Daerah. Pakpak Bharat ( Surat Batak: ᯇᯂ᯲ᯇᯂ᯲ ᯅᯒᯗ᯲) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Prosedur Pemekaran Daerah. Kompas. 7. Kriteria tentang penghapusan , penggabungan, dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran wilayah di Indonesia adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan hasil amandemen Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan landasan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Cara Pembentukan, Penghapusan. Pemekaran wilayah juga dapat memuluskan masuknya bisnis dan investasi ke provinsi baru.